PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT โ Peredaran rokok merek Helium yang diduga menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan atau beredar tanpa pita cukai di Kalimantan Barat memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Ketika produk yang diduga bermasalah terus ditemukan di pasaran, publik berhak mempertanyakan sejauh mana aparat berwenang menelusuri sumber pasokan, jalur distribusi, hingga pihak yang berada di balik bisnis tersebut.
Sorotan mengarah pada pasangan suami istri berinisial ANDI dan YL, yang dalam informasi yang dihimpun disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan bisnis rokok Helium. Namun, dugaan peran keduanya sebagai pengendali distribusi maupun pemilik modal utama masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan yang profesional dan terbuka.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keberadaan satu merek rokok di pasaran. Jika benar ditemukan pelanggaran ketentuan cukai, persoalan tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, potensi hilangnya penerimaan negara, serta keadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai aturan.
NAMA MENCUAT, PENINDAKAN DIPERTANYAKAN
Informasi yang beredar di kalangan masyarakat dan sejumlah pihak menyebut nama ANDI dan YL, serta seorang pengusaha yang dikenal dengan alias Alau Gendut atau Alau Buncit, dalam kaitannya dengan dugaan jaringan distribusi rokok Helium.
Akan tetapi, penyebutan nama dalam informasi publik tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Karena itu, aparat berwenang perlu menelusuri informasi tersebut berdasarkan bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta menjelaskan perkembangan penanganannya apabila memang terdapat laporan atau temuan resmi.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab ialah: apakah dugaan pelanggaran ini sudah pernah dilaporkan? Jika sudah, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah sumber pasokan, gudang penyimpanan, distributor, dan pihak yang bertanggung jawab telah ditelusuri?
Apabila terdapat laporan yang belum memperoleh kejelasan, publik layak meminta transparansi. Namun, kesimpulan bahwa pihak tertentu dilindungi atau kebal hukum harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata karena belum terlihat adanya penindakan.
DUGAAN PELANGGARAN CUKAI DAN POTENSI KERUGIAN NEGARA
Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai maupun penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan perlu diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan harus mencakup keaslian pita cukai, kesesuaian jumlah batang dalam kemasan, jenis dan tarif cukai, serta dokumen produksi dan distribusi.
Informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian antara jumlah batang rokok dalam kemasan dan jumlah yang tercantum pada pita cukai juga perlu diuji melalui pemeriksaan fisik dan administrasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Jika pelanggaran terbukti, penanganannya harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran potensi kerugian negara pun harus dihitung berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar perkiraan.
Penelusuran tidak seharusnya berhenti pada pedagang eceran atau penyitaan produk di tingkat hilir. Apabila bukti mengarah pada jaringan yang lebih luas, penyelidikan perlu bergerak menuju sumber barang, produsen, pemasok, distributor, dan pihak yang secara nyata bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
DUGAAN PERLINDUNGAN: PUBLIK MENUNTUT JAWABAN, BUKAN SPEKULASI
Terus beredarnya suatu produk di pasaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya bekingan aparat. Meski demikian, apabila ditemukan indikasi pelanggaran berulang tanpa penjelasan mengenai tindak lanjutnya, keadaan tersebut patut menjadi bahan evaluasi dan pemeriksaan oleh institusi berwenang.
Dugaan adanya perlindungan terhadap bisnis rokok Helium harus dijawab melalui langkah konkret: pemeriksaan atas laporan yang masuk, penelusuran jalur distribusi, pengungkapan hasil pengawasan, serta pemeriksaan terhadap setiap petugas yang didukung bukti memiliki keterkaitan dengan dugaan pelanggaran.
Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara jelas. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti pelanggaran atau indikasi penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Di sinilah tanggung jawab aparat dipertanyakan. Bukan dengan membangun kesimpulan terlebih dahulu, melainkan dengan menunjukkan bahwa setiap laporan yang memiliki dasar ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DJBC, POLDA KALBAR, DAN KEJAKSAAN DIMINTA BERTINDAK
Sehubungan dengan dugaan tersebut, institusi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor yang berwenang di Kalimantan Barat, Polda Kalbar, serta kejaksaan sesuai kewenangannya, perlu didorong untuk melakukan langkah-langkah berikut:
Memeriksa legalitas produk rokok Helium, termasuk pita cukai, jumlah batang dalam kemasan, serta kesesuaian dokumen produksi dan distribusinya.
Menelusuri rantai pasokan dari hulu ke hilir, termasuk sumber barang, gudang penyimpanan, pemasok, distributor, dan pihak yang secara faktual bertanggung jawab.
Mengklarifikasi informasi mengenai ANDI, YL, dan alias Alau Gendut atau Alau Buncit apabila informasi tersebut relevan dengan temuan atau laporan yang sedang ditangani.
Membuka informasi perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan, dengan tetap melindungi data yang memang harus dirahasiakan dalam proses penyelidikan atau penyidikan.
Memeriksa dugaan keterlibatan oknum petugas apabila terdapat bukti awal yang memadai, serta menjatuhkan sanksi sesuai hukum apabila pelanggaran terbukti.
PENEGAKAN HUKUM HARUS DIBUKTIKAN MELALUI TINDAKAN
Publik tidak membutuhkan tuduhan tanpa dasar, tetapi juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan ketika terdapat dugaan pelanggaran yang layak diperiksa. Yang dibutuhkan ialah penegakan hukum yang terukur, transparan, dan berlandaskan bukti.
Dugaan keterlibatan ANDI dan YL dalam bisnis rokok Helium harus diuji melalui proses yang sah. Begitu pula dugaan adanya pihak yang melindungi distribusi tersebut harus ditelusuri secara objektif apabila terdapat bukti pendukung.
Sampai ada hasil pemeriksaan resmi, seluruh pihak yang disebut tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Pada saat yang sama, aparat berwenang perlu memastikan bahwa dugaan pelanggaran cukai tidak dibiarkan tanpa penanganan yang jelas.
Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum. Jika terdapat bukti keterlibatan oknum, usut tanpa pandang bulu. Jika tidak ditemukan pelanggaran, jelaskan hasil pemeriksaan secara terbuka.
Itulah ukuran tanggung jawab aparat penegak hukum: bukan sekadar pernyataan komitmen, melainkan tindakan yang dapat diuji, dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Sumber: Awak Media
